Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan berdasarkan waktu pembentukan

• 
  Lambang Provinsi Sulawesi Selatan
• 
  Peta Lokasi Provinsi Sulawesi Selatan di Indonesia
• 
  Peta Lokasi Kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan
• 
  Peta Lokasi Kabupaten dan kota Sulawesi Selatan di Sulawesi

Artikel utama: Daftar kabupaten di Indonesia menurut waktu pembentukan

Berikut adalah artikel mengenai Daftar kabupaten dan/atau kota di Sulawesi Selatan berdasarkan waktu pembentukan yang diurutkan berdasarkan abjad. Referensi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang pertama dikeluarkan saat pembentukan kabupaten/kota tersebut meskipun terdapat perundang-undangan terbaru dikemudian hari.

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/kota	Undang-Undang	Tanggal pengesahan	Kecamatan	Kelurahan/desa	Lambang	Peta lokasi
1	73.03	Kabupaten Bantaeng	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	8	21/46
2	73.11	Kabupaten Barru	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	7	15/40
3	73.08	Kabupaten Bone	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	27	44/328
4	73.02	Kabupaten Bulukumba	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	10	27/109
5	73.16	Kabupaten Enrekang	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	12	17/112
6	73.06	Kabupaten Gowa	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	18	46/121
7	73.04	Kabupaten Jeneponto	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	11	31/82
8	73.01	Kabupaten Kepulauan Selayar	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	11	7/81
9	73.17	Kabupaten Luwu	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	21	20/207
10	73.24	Kabupaten Luwu Timur	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003[2]	25 Februari 2003	11	3/125
11	73.22	Kabupaten Luwu Utara	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999[3]	20 April 1999	15	7/166
12	73.09	Kabupaten Maros	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	14	23/80
13	73.10	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	13	38/65
14	73.15	Kabupaten Pinrang	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	12	40/69
15	73.14	Kabupaten Sidenreng Rappang	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	11	38/68
16	73.07	Kabupaten Sinjai	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	9	13/67
17	73.12	Kabupaten Soppeng	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	8	21/49
18	73.05	Kabupaten Takalar	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	10	24/76
19	73.18	Kabupaten Tana Toraja	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	19	47/112
20	73.26	Kabupaten Toraja Utara	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008[4]	21 Juli 2008	21	40/111
21	73.13	Kabupaten Wajo	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	14	48/142
22	73.71	Kota Makassar	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	15	153/-
23	73.73	Kota Palopo	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002[5]	10 April 2002	9	48/-
24	73.72	Kota Parepare	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959[1]	4 Juli 1959	4	22/-

Referensi

1. "UU No. 29 Tahun 1959". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
2. "UU No. 7 Tahun 2003". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
3. "UU No. 13 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
4. "UU No. 28 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 
5. "UU No. 11 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-21. 

Pranala luar