Asosiasi untuk Pencegahan Penyiksaan

Asosiasi Pencegahan Penyiksaan (APT) adalah organisasi non-pemerintah internasional yang fokus pada pencegahan penyiksaan dan tindakan lain yang dianggap sebagai perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia . Organisasi ini didirikan pada tahun 1977 oleh Jean-Jacques Gautier dengan nama Komite Swiss Menentang Penyiksaan .^{[butuh rujukan]}</link>^{[ kutipan diperlukan ]}

APT berupaya mencegah penyiksaan melalui tiga elemen terpadu:

Pemantauan yang efektif
Kerangka hukum dan kebijakan
Memastikan tekad dan kemampuan aktor internasional dan nasional

Biografi Pendiri

Jean Jacques Gautier lahir pada tahun 1912 di Chene-Bourgeries, Jenewa. Ia dibesarkan oleh keluarga bankir berpengaruh, dan kemudian menjadi rekanan bank swasta Pictet dan Cie. Pada tahun 1973, Amnesty International memulai kampanye untuk menghapuskan praktik penyiksaan. Hal ini mempengaruhi Gautier karena dia percaya bahwa penyiksaan adalah "senjata mutlak untuk melayani kekuatan jahat, hal yang memalukan di abad kita." Karena sangat dipengaruhi oleh keyakinan Kristen dan gerakan anti penyiksaan, Gautier memasuki masa pensiun dini dan mengabdikan sisa hidupnya untuk menghentikan penyiksaan agar tidak membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah.^[1]

Kegiatan

APT mencapai tujuannya melalui empat kategori kegiatan yang luas.^[2]

Mengembangkan instrumen hukum

APT memberikan nasihat hukum dan terlibat dalam penyusunan instrumen hukum untuk mencegah penyiksaan. APT telah berkontribusi pada Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Protokol Opsionalnya (OPCAT); Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Pedoman Pulau Robben untuk Larangan dan Pencegahan Penyiksaan di Afrika.

Mendukung mekanisme pencegahan

APT terlibat dalam advokasi langsung di beberapa tingkatan. </link>^{[ kutipan diperlukan ]}

Penguatan kapasitas

APT bekerja dengan mitra nasional, regional, dan internasional untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mencegah penyiksaan. APT memberi nasihat tentang teknik khusus untuk melaksanakan pemantauan, pelatihan mengenai masalah hukum, dan reformasi legislatif.^{[butuh rujukan]}</link>^{[ kutipan diperlukan ]}

Menghasilkan alat praktis

APT mengembangkan materi dan menerbitkan berbagai sumber.^{[butuh rujukan]}</link>^{[ kutipan diperlukan ]}

Pencapaian

Asosiasi Pencegahan Penyiksaan telah bekerja sejak tahun 1977 untuk mencegah penyiksaan di seluruh dunia. Ada komite regional, nasional dan internasional yang mengawasi tempat-tempat penahanan di mana kebebasan sipil orang-orangnya ditolak. Pusat-pusat penahanan ini seringkali merupakan lingkungan tertutup seperti penjara atau pusat imigrasi yang menghalangi orang untuk mengekspresikan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut. APT telah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memastikan bahwa individu yang dipenjara atau ditahan secara tidak adil dapat memiliki akses terhadap pengacara dan dokter, dan bahwa anggota keluarga juga diberitahu ketika kerabat mereka dipenjara untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan penyiksaan. terjadi. APT juga telah berhasil melakukan kunjungan rutin ke kamp penahanan dan memastikan bahwa tidak ada malpraktik yang terjadi di antara orang-orang yang ditahan. Selain itu, APT juga telah menyusun panduan tentang undang-undang anti penyiksaan yang merinci hukum nasional yang harus dipatuhi untuk mengambil tindakan terhadap tindakan penyiksaan. Sejak APT bermitra dengan Protokol Opsional Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (OPCAT), banyak tempat penahanan telah ditutup.^[3] Selain itu, dalam kasus lain, kondisi kehidupan di beberapa kamp penahanan telah membaik dalam hal makanan dan pengaturan perumahan. Peningkatan ini berkat upaya komunikatif antara organisasi nasional dan APT.

Perluasan Wilayah

APT bekerja dengan negara-negara di Afrika, Amerika, Asia Pasifik, Eropa dan Asia Tengah, Timur Tengah dan Afrika Utara serta negara-negara lain untuk melaksanakan rencana pencegahan tindakan penyiksaan. Indonesia menyelenggarakan perjalanan pelajar untuk mengunjungi Jenewa dengan bantuan APT. Para siswa menghabiskan hari itu di sebuah lokakarya untuk mengembangkan strategi guna menciptakan sistem yang memantau kondisi kamp penahanan. APT berharap dukungannya terhadap lembaga-lembaga nasional Indonesia akan membentuk Mekanisme Pencegahan Nasional di Indonesia yang merupakan proses ratifikasi OPCAT sebagai sistem pendukung dalam upaya membersihkan wilayah Indonesia yang melakukan tindakan penyiksaan kejam.

Struktur dan Kemitraan

Dewan APT dipilih setiap tahun oleh Majelis Umum APT dan terdiri dari 16 ahli dari 10 negara. Seluruh Dewan bertemu dua kali setahun untuk menyetujui rencana strategis dan anggaran untuk tahun mendatang dan untuk meninjau kegiatan dari periode sebelumnya. Beberapa anggota dewan lebih sering terlibat dalam pengawasan, pemberian nasihat, atau partisipasi dalam kegiatan APT.^[4]

APT mempunyai status konsultatif pada organisasi-organisasi berikut:

APT adalah anggota dari:

Koalisi Swiss untuk Pengadilan Kriminal Internasional
Koalisi LSM Internasional Menentang Penyiksaan (CINAT)
Koalisi Penahanan Internasional

APT telah diakui dengan penghargaan berikut:

Penghargaan Hak Asasi Manusia Republik Perancis, 2004
Hadiah dari Yayasan Jenewa, 2004
Hadiah Perlawanan Chico Mendes, 2007

Tujuan

APT adalah sebuah asosiasi non-pemerintah yang fokus untuk memastikan bahwa tidak ada manusia yang menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi dalam bentuk apa pun. Visi APT adalah untuk melindungi kebebasan orang-orang yang hak asasinya dirampas atau ditipu. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan status ekonominya. APT juga sangat obyektif dalam upayanya untuk memiliki pikiran terbuka dan cita-cita non-diskriminatif dalam membantu siapa pun yang diperlakukan tidak adil.^[5] Secara keseluruhan, APT telah menetapkan standar internasional yang disetujui oleh lebih dari 80 negara untuk mengakui bahwa penyiksaan adalah tindakan tidak manusiawi yang berdampak pada masyarakat di negara-negara berkembang. APT mempunyai proyek yang sedang berjalan untuk memastikan bahwa tindakan penyiksaan tidak dilegitimasi dalam bentuk apapun.^[6]