Sejarah Perubahan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia

Dalam sejarah lembaga-lembaga yang termasuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) telah beberapa kali mengalami perubahan. Dimulai dari perubahan nama, logo. Selain itu lembaga-lembaga ini mengalami perubahan posisi tanggung jawab (koordinasi), diantaranya pernah di bawah organisasi, departemen, kementerian sampai berdiri otonom sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Beberapa juga diantaranya pernah dibawah naungan pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Kolonial Jepang sebelum tahun 1945. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merupakan lembaga yang paling banyak mengalami perubahan nama dari Magnetisch en Meteorologisch Observatorium hingga BMKG dan termasuk lembaga non-kementerian yang tertua.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Perubahan Nama^[1]

Nama	Singkatan	Tahun	Rentang	Dasar Hukum
Landarchief	–	28 Januari 1892	1892–1942
Kōbunshokan (公文書館)	–	–	1942–1945
Arsip Negeri	–	17 Agustus 1945	1945–1947
Landarchief	–	–	1947–1949
Arsip Negara	–	26 April 1950	1950–1959	SK Menteri PP dan K No. 9052/B
Arsip Nasional	–	1 Januari 1959	1959–1967	SK menteri PP dan K No. 69626
Arsip Nasional Republik Indonesia	ANRI	2 Desember 1967	1967–	Keppres 228/1967

Perubahan Logo^[2]

• 
  Logo ANRI (–2016)
• 
  Logo ANRI (2016–)

Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Nama	Singkatan	Tahun	Rentang	Dasar Hukum
Badan Koordinasi Keamanan di Laut	Barkomla	1972	1972–2003	Kep. Menhakam/Panglima ABRI KEP/B/45/XII/1972 Kep. Menhub SK/901/M/1972 Kep. Menkeu KEP.779/MK/III/12/1972 Kep. Menhak J.S.8/72/1 Kep. Jaksa Agung KEP-085/J.A/12/1972
Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut	K2P2KPHL	2003	2003–2005	Kep. Menkopolkam Kep.05/Menko/Polkam/2/2003
Badan Koordinasi Keamanan Laut	Barkomla	2005	2005–2014	Perpres No. 81/ 2005
Badan Keamanan Laut	Bakamla	2014	2014–sekarang	UU No. 32/ 2014 Perpres No. 178/ 2014

Perubahan Logo

• 
  Logo Barkokamla (2005–2014)
• 
  Logo Bakamla (2014–)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

Nama[3]	Singkatan	Tahun	Rentang	Dasar Hukum
Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivite		1954	1954–1958
Lembaga Tenaga Atom		1958	1958–1964	PP No. 65/ 1958
Badan Tenaga Atom Nasional	Batan	1964	1964–1997	UU No. 31/ 1964
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Bapeten		1997–sekarang	UU No. 10/ 1997

Badan Informasi Geospasial (BIG)

Nama[4]	Singkatan	Dibentuk	Rentang	Dasar Hukum
Permante Kaarterings-Commissie (Komisi Tetap untuk Pemetaan)		1938	1938–1945
Raad en Directorium voor het Meet en Kaarteerwezen in Nederlands Indies (Dewan dan Direktorium untuk Pengukuran dan Pemetaan Hindia Belanda)		17 Januari 1948	1948–1949	Gouvernements Besluit No. 3/ 1948
Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta		1951	1951–1965	PP 71/ 1951
Dewan Survei dan Pemetaan Nasional	Desurtanal	7 September 1965	1965–1968	Keppres No. 263/ 1965
Komando Survei dan Pemetaan Nasional	Kosurtanal
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	Bakosurtanal	17 Oktober 1969	1969–2011	Keppres No. 83/ 1969
Badan Informasi Geospasial	BIG	27 Desember 2011	2011–sekarang	Perpres No. 94/ 2011

Perubahan Logo

• 
  Logo Bakosurtanal (–2011)
• 
  Logo BIG (2011–)

Badan Intelijen Negara (BIN)

Nama	Singkatan	Tahun	Rentang
Badan Rahasia Negara Indonesia	BRANI	Mei 1946	1946–1958
Badan Koordinasi Intelijen	BKI	5 Desember 1958	1958–1959
Badan Pusat Intelijen	BPI	10 November 1959	1959–1965
Komando Intelijen Negara	KIN	22 Agustus 1966	1966–1967
Badan Koordinasi Intelijen Negara	BAKIN	22 Mei 1967	1967–2000
Badan Intelijen Negara	BIN	2000	2000–sekarang

• 
  Logo BAKIN (1967–2000)
• 
  Logo BIN (2000–2020)
• 
  Logo BIN (2020–sekarang)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Nama	Singkatan	Tahun	Rentang	Dasar Hukum
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia	PKBI	23 Desember 1957	1957–1968
Lembaga Keluarga Berencana Nasional	LKBN	17 Oktober 1968	1968–1970	SK Menkesra No. 36/KPTS/Kesra/X/1968
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	BKKBN	1970	1970–2009	Keppres No. 8/ 1970
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BKKBN	29 Oktober 2009	2009–sekarang	UU No. 52/ 2009

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)

Nama[5]	Singkatan	Tahun	Rentang	Dasar Hukum
Badan SAR Indonesia	BASARI	28 Februari 1972	1972–1980	Keppres No. 11/ 1972
Badan SAR Nasional	BASARNAS	1980	1980–2016	Keputusan Menhub KM.91/OT.002/Phb-80
				Keputusan Menhub KM 164/OT.002/Phb-80
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	BNPP	6 September 2016	2016–sekarang	Perpres No. 83/ 2016

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Nama[6]	Singkatan	Tahun	Rentang	Dasar Hukum
Regering Accountantsdienst (Djawatan Akuntan Negara)	DAN	31 Oktober 1936	1936–1966	Government Besluit No. 4/ 1936
Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara	DDPKN	1966	1966–1971	Keppres No. 239/ 1966
Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara	DJPKN	1971	1971–1983	Keppres No. 70/ 1971
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	BPKP	30 Mei 1983	1983–sekarang	Keppres No. 31/ 1983

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Nama[7]	Singkatan	Tahun	Rentang	Dasar Hukum
Magnetisch en Meteorologisch Observatorium (Observatorium Magnetik, dan Meteorologi)	MMO	1866	1866–1942
気象構造区処 Kishoukouzoukusho Lembaga Meteorologi	–	1942	1942–1945
Biro Meteorologi	–	1945	1945–1947
Djawatan Meteorologi dan Geofisika	DMG
Meteorologisch en Geofisiche Dienst	MGD	21 Juli 1947	1947–1949
Djawatan Meteorologi dan Geofisika	DMG	1949	1949–1955
Lembaga Meteorologi dan Geofisika	LMG	1955	1955–1960
Djawatan Meteorologi dan Geofisika	DMG	1960	1960–1970
Direktorat Meteorologi, dan Geofisika	Dirmetgeo	1970	1970–1972
Pusat Meteorologi dan Geofisika	PMG	1972	1972–1980
Badan Meteorologi dan Geofisika	BMG	1980	1980–2008
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	BMKG	2008	2008–sekarang	Perpres No. 61/ 2008

Badan Narkotika Nasional (BNN)

Nama[8]	Singkatan	Tahun	Rentang	Dasar Hukum
Badan Koordinasi Narkotika Nasional	BKNN	1999	1999–2002	Keppres No. 116/ 1999
Badan Narkotika Nasional	BNN	2002	2002–sekarang	Keppres No. 17/2002

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Nama[9]	Singkatan	Tahun	Rentang	Dasar Hukum
Pusat Antarkerja Antarnegara	Pusat AKAN	1986	1986–1994
Direktorat Ekspor Jasa Tenaga Kerja Indonesia	Dir. EJTKI	1994	1994–1999
Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Dir. PTKLN	1999	1999–2001
Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	BKPTKI	16 April 1999	1999–2004	Keppres No. 29/ 1999
Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri	Dirjen PPTKLN	2001	2001–2007
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI	2004	BNP2TKI 2004–2019 BP2MI 2019–sekarang	UU No. 39/ 2004 Perpres No 81/2006 Keppres No. 2/2007 Perpres No. 90/2019

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Perubahan Nama

Nama[10][11]	Singkatan	Tahun	Rentang	Dasar Hukum
Dinas Kode	–	4 April 1946	1946
Djawatan Sandi	–	2 September 1949	1949–1972	Kep. Menhan No. 11/MP/1949
Lembaga Sandi Negara	Lemsaneg	22 Februari 1972	1972–2017	Keppres No. 7/ 1972
Badan Siber dan Sandi Negara	BSSN	19 Mei 2017	2017–sekarang	Perpres No. 53/ 2017 Perpres No. 133/ 2017

Perubahan Logo

• 
  Logo Lemsaneg (1972–2017)
• 
  Logo BSSN (2017–2020)
• 
  Logo BSSN (2020–)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Nama	Singkatan	Tanggal	Rentang	Dasar Hukum
Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlandsch Indie		1928	1928–1948
Organisatie voor Natuurwetenschappelijk onderzoek (Organisasi untuk Penyelidikan dalam Ilmu Pengetahuan Alam)	OPIPA	1948	1948–1956
Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia	MIPI	1956	1956–1967	UU No. 6 Tahun 1956
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	LIPI	1967	1967–2021	Keputusan MPRS No. 18/B/1967
LIPI dileburkan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional pada September 2021 (melalui Perpres No. 33/2021)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Nama[12]	Singkatan	Tahun	Rentang	Dasar Hukum
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik	PPKPBJ	2005	2005–2007
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP	6 Desember 2007	2007–sekarang	Perpres No. 106/ 2007

Referensi

1. "Sejarah Lembaga ANRI". Arsip Nasional Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-20. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
2. "Arti Logo ANRI". Arsip Nasional Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-20. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
3. "Sejarah Bapeten". Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
4. "Sejarah BIG". Badan Informasi Geospasial — Integritas, Kolaborasi, Profesional, Kerja Cerdas, dan Adaptif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-26. Diakses tanggal 17 Maret 2019. 
5. "Sejarah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan". Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-03-06. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
6. "Sejarah Singkat BPKP". Situs Resmi BPKP. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
7. "Sejarah BMKG". Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
8. "Sejarah BNN". Badan Narkotika Nasional. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-28. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
9. "Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI". Situs Resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 27 Februari 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-08. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
10. "Sejarah Persandian". Badan Siber dan Sandi Negara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-26. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
11. "Sejarah Pembentukan BSSN". Badan Siber dan Sandi Negara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-26. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
12. "Sejarah dan Latar Belakang LKPP". Website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tim Pengelola Website LKPP. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-27. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 

Lihat Pula

• Lembaga Pemerintah Nonkementerian