Sebuah referendum diadakan di Kepulauan Cocos (Keeling) pada tanggal 6 April 1984. Semua pemilih terdaftar turut serta dalam referendum ini.[1] Hasilnya 88% menginginkan integrasi dengan Australia.
Latar belakang
Kepulauan Cocos ditemukan pada tahun 1609 oleh William Keeling dan tidak berpenghuni hingga tahun 1826.[1] Pada masa kekuasaan Britania Raya, banyak orang Melayu yang dibawa ke kepulauan ini. Kepulauan ini diperintah oleh Britania Raya dari tahun 1857 hingga 1955 dan kemudian diserahkan kepada Australia. Kepulauan ini berstatus "teritori eksternal", tetapi kepulauan ini secara efektif dikendalikan oleh keluarga Clunies-Ross yang mendirikan permukiman di kepulauan ini pada tahun 1827 dan berkuasa sejak tahun 1831. Keluarga ini kelak dikenal dengan sebutan Raja Kepulauan Cocos (Keeling).
Pada tahun 1974, misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke kepulauan ini mengangkat isu mengenai ketiadaan kebebasan dasar untuk warga di kepulauan tersebut. PBB mengkritik kegagalan pemerintah Australia dalam memerintah kepulauan tersebut dengan benar. Maka dari itu, pada tahun 1978, Australia membeli semua tanah di kepulauan ini kecuali untuk rumah Clunies-Ross dengan harga $4,75 juta. Kunjungan PBB kedua pada tahun 1980 memuji perkembangan yang telah dicapai oleh pemerintah Australia.
Walaupun tidak ada tekanan dari PBB untuk mengadakan sebuah referendum akibat jumlah penduduknya yang sangat kecil, pemerintah Austria tetap memutuskan untuk mengadakan referendum penentuan nasib sendiri.
Hasil
Pilihan
|
Suara
|
%
|
Integrasi dengan Australia |
229 |
88,42
|
Asosiasi bebas dengan Australia |
21 |
8,11
|
Kemerdekaan |
9 |
3,47
|
Suara tidak sah/kosong |
2 |
–
|
Jumlah |
261 |
100
|
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi |
261 |
100
|
Sumber: United Nations
|
Akibat
Setelah referendum ini, Undang-Undang Elektoral Persemakmuran 1918 diberlakukan di Kepulauan Cocos, sehingga warganya dapat ikut memilih dalam pemilihan umum federal Australia 1984. Undang-Undang Jaminan Sosial 1947 juga diberlakukan di kepulauan ini.
Referensi