Referendum dana talangan Yunani 2015 merupakan sebuah referendum yang diselenggarakan di Yunani pada tanggal 5 Juli2015, untuk memutuskan apakah rakyat Yunani menerima syarat-syarat peminjaman yang diajukan oleh Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional dalam pertemuan tanggal 25 Juni 2015.[1] Referendum tersebut diumumkan oleh Perdana MenteriAlexis Tsipras pada tanggal 27 Juni 2015 dan disetujui oleh Parlemen dan Presiden pada hari berikutnya. Referendum tersebut merupakan referendum pertama yang diselenggarakan sejak referendum republik 1974 dan satu-satunya dalam sejarah Yunani modern yang tidak membahas bentuk pemerintahan.
Hasil dari referendum menyatakan bahwa persyaratan dana talangan ditolak oleh mayoritas suara dengan persentase 61% melawan 39%, dan pilihan "Tidak" menang di seluruh wilayah Yunani. Hasil referendum tersebut juga memaksa Pemimpin Demokrasi Baru, Antonis Samaras, mengundurkan diri sebagai presiden partai akibat dampak negatif yang dirasakannya karena mendukung pilihan "Ya", yang telah dilakukan oleh partai konservatif dan Samaras.[2] Walaupun memenangkan referendum, Menteri Keuangan Yanis Varoufakis juga ikut mengundurkan diri dan digantikan oleh Euclid Tsakalotos pada tanggal 6 Juli 2015.
Terlepas dari hasil referendum, pemerintahan Tsipras menyetujui kesepakatan pada tanggal 13 Juli 2015 dengan otoritas Eropa untuk pengadaan dana talangan selama tiga tahun dengan melakukan penghematan yang berlebih daripada persyaratan yang sudah ditolak oleh rakyat Yunani. Hal tersebut merepresentasikan "perubahan haluan drastis" terhadap posisi Perdana Menteri Tsipras karena ia telah terpilih dalam platform anti-penghematan.[3] Mantan Menteri Keuangan Yanis Varoufakis mencirikan kerasnya kesepakatan tersebut sebagai Perjanjian Versailles yang baru dan "Ketentuan Penyerahan Yunani".[4] Pada bulan Juli dan Agustus 2015, Tsipras bisa mendapatkan paket penghematan yang baru dan seluruh perjanjian dana talangan disetujui oleh Parlemen, tetapi harus bergantung pada partai-partai oposisi pro-Uni Eropa akibat sekitar 40 anggota parlemen dari partai yang berkuasa melakukan abstain atau memilih untuk menentang aturan tersebut.[5][6] Akibat dari kondisi tersebut sehingga memicu pemilihan cepat yang diselenggarakan pada bulan September 2015, dan Tsipras terpilih kembali meskipun dengan jumlah pemilih yang terendah dalam sejarah. Pemerintahan Tsipras kedua ditandai dengan kebijakan penghematan yang intens dalam konteks dana talangan ketiga untuk Yunani.
Yunani secara resmi keluar dari program dana talangan pada bulan Agustus 2018 (tiga tahun setelah referendum) dan Pemerintahan Tsipras mengumumkan beberapa langkah kohesi sosial seperti peningkatan dana pensiun dan paket bantuan untuk kelompok berpenghasilan rendah.[7] Perekonomian juga mengalami pertumbuhan, meskipun dengan kondisi yang lambat.[8] Namun, perkembangan tersebut tidak mengurangi kritik yang ditujukan kepada pemerintahan Syriza akibat perubahan haluannya dan biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar dari kebijakan penghematan yang diterapkannya.
Pertanyaan referendum
Pemilih dalam referendum tersebut akan ditanyakan apakah mereka menerima proposal untuk Yunani yang diajukan oleh Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Moneter Internasional berdasarkan hasil rapat Eurogroup pada tanggal 25 Juni 2015. Proposal dengan daftar 10 pokok tindakan sebelumnya tersebut diterbitkan oleh Komisi Eropa, tetapi ditarik kembali ketika negosiasi dihentikan segera setelahnya.[9]
Pemerintah Yunani kemudian meminta kepada pemilih untuk memberikan suara pada dua dokumen sebelumnya, berjudul "Reforms For The Completion Of The Current Program And Beyond" dan "Preliminary Debt Sustainability Analysis.".[10] Pilihan jawaban yang tersedia adalah "Tidak disetujui/Tidak" (ΟΧΙ) dan "Disetujui/Ya" (ΝΑΙ).
Kampanye
Organisasi-organisasi di Yunani
Kampanye persetujuan yang dilakukan oleh asosiasi profesional/organisasi masyarakat di Yunani:
Kamar Teknik Yunani (TCG): TCG telah mengadakan pertemuan komite pengarah untuk menyetujui pernyataan rekomendasi "Ya", tetapi harus membatalkan pertemuan mereka ketika diketahui bahwa sekelompok pendukung radikal Syriza (bukan anggota organisasi) telah membajak pertemuan mereka. Presiden TCG mengatakan: "Telah diketahui bahwa referendum adalah pilihan demokrasi terpenting dari rakyat. Tetapi bagaimana demokrasi diperkuat ketika orang-orang, yang secara jelas mendukung pendapat SYRIZA, datang dan mengancam Komite Pengarah kami untuk tidak mengambil keputusan dalam mengomunikasikan pendapat asosiasi kami dalam hal-hal penting?"[11]
Organisasi Advokat Athena (DPS): DPS merekomendasikan pilihan suara "Ya" untuk tetap berada dalam Uni Eropa. Pernyataan DPS mengatakan: "Jika referendum pada akhirnya, seperti yang telah dikatakan dan tersirat, benar-benar tentang "Ya" atau "Tidak" terhadap Uni Eropa, maka jawabannya tidak bisa lain dari "Ya". Ya untuk partisipasi kreatif kita di UE."[11]
Federasi Staf Pengajaran dan Penelitian Panhellenik (POSDEP): Merekomendasikan pilihan suara "Ya".[11]
Persatuan Pusat Kota Yunani (KEDE): Merekomendasikan pilihan suara "Ya".[11]
Persatuan Region Yunani: Merekomendasikan pilihan suara "Ya".[11]
Posisi pada pemungutan suara (Ya/Tidak)
Dalam pidato awalnya, ketika Perdana Menteri Tsipras dari partai yang berkuasa, Syriza mengumumkan penyelenggaraan referendum pada tanggal 5 Juli 2015, ia merekomendasikan pilihan suara "Tidak" kepada rakyat Yunani.[12] Sebagian besar anggota Syriza lainnya juga mendukung pilihan suara "Tidak".
ANEL, partai berkuasa lainnya yang berkoalisi dengan Syriza, mengumumkan bahwa mereka mendukung pilihan suara "Tidak".[13] Partai sayap kanan, Fajar Emas, yang tidak berada dalam pemerintahan, juga menyerukan pilihan suara "Tidak".[14]
Suara "TIDAK" (ΟΧΙ) menang di seluruh wilayah Yunani, serta di seluruh daerah pemilihan Yunani. Daerah dengan pilihan suara "TIDAK" terbanyak berada di Kreta, khususnya di daerah pemilihan Heraklion dan Khania. Pilihan suara "YA" terbanyak berada di region Peloponnesa – terutama di daerah pemilihan Lakonia – meskipun jumlah suara "YA" kalah jumlah dengan suara "TIDAK".
Tiga hari setelah pilihan "TIDAK" menang dalam referendum, pemerintah Athena "secara resmi meminta dana talangan selama tiga tahun dari dana penyelamatan zona euro [pada tanggal 8 Juli 2015] dan berjanji untuk mulai menerapkan beberapa perombakan kebijakan ekonomi" mulai pertengahan Juli 2015. Para pemimpin keuangan Eropa menjadwalkan "KTT darurat" pada tanggal 12 Juli 2015 untuk mempertimbangkan permintaan tersebut. Permintaan Yunani yang termasuk "perubahan haluan drastis" Perdana Menteri Tsipras mengenai "pemotongan pensiun, kenaikan pajak dan langkah-langkah penghematan lainnya."[3] Jumlah total pinjaman yang diajukan dalam proposal Yunani adalah sebesar 53,5 miliar euro (US$59 miliar). Parlemen Yunani menyetujui permintaan Perdana Menteri Tsipras pada hari Jumat, 10 Juli 2015, dan paket dana talangan yang telah selesai diteruskan ke Eurogroup sebelum rapat pertemuan hari Minggu.[15] Pada hari Senin, 13 Juli 2015, pemerintah yang dipilih secara demokratis yang mewakili bangsa Yunani di Zona Euro menandatangani paket dana talangan termasuk persyaratan 'yang lebih buruk' daripada yang sudah ditolak oleh rakyat melalui referendum.[16]