Perang Politik

Perang politik merupakan penggunaan cara-cara politik yang bermusuhan untuk memaksa lawan melakukan keinginannya. Istilah politik ini memberikan gambaran berupa interaksi yang diperhitungkan antara pemerintah dan audiens target, termasuk bagaiman pemerintah negara lain, militer, dan/atau masyarakat umum. Pemerintah menggunakan berbagai teknik untuk memaksa tindakan tertentu, sehingga memperoleh keuntungan relatif atas lawan. Propaganda memiliki banyak aspek dan tujuan politik yang bermusuhan dan memaksa. Operasi psikologis ditujukan untuk tujuan militer strategis dan taktis dan mungkin ditujukan terhadap penduduk sipil dan militer yang bermusuhan. [1]

Tujuan akhir dari peperangan politik adalah untuk mengubah pendapat dan tindakan lawan demi kepentingan satu negara tanpa menggunakan kekuatan militer. Jenis persuasi atau paksaan terorganisasi ini juga memiliki tujuan praktis untuk menyelamatkan nyawa dengan menghindari penggunaan kekerasan demi mencapai tujuan politik. Maka, peperangan politik juga melibatkan “seni untuk menghibur kawan dan mengecewakan lawan, untuk mendapatkan bantuan bagi kepentingan sendiri dan menyebabkan musuh menyerah”. Secara umum, peperangan politik dicirikan oleh niat permusuhan dan potensi eskalasi; tetapi hilangnya nyawa merupakan konsekuensi yang dapat diterima.[2]

Peralatan

Perang politik dimandaatkan oleh semua instrumen selain perang yang tersedia bagi suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Alat terbaik dalam peperangan politik adalah “kebijakan efektif yang dijelaskan dengan tegas”, [2] atau lebih tepatnya, “kebijakan terbuka yang didukung dengan tegas”. [3] Namun peperangan politik digunakan, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang pemikir terkemuka mengenai topik ini, “ketika pernyataan hubungan masyarakat dan persuasi yang lembut ala diplomasi publik —kebijakan ‘ kekuatan lunak’ —gagal untuk memenangkan sentimen dan tindakan yang dibutuhkan” di seluruh dunia. [4]

Peperangan politik juga mencakup kegiatan agresif yang dilakukan satu aktor untuk secara ofensif memperoleh keuntungan relatif atau kendali atas aktor lain. Antara negara-bangsa, hal ini dapat berakhir dengan perebutan kekuasaan atau asimilasi terbuka negara korban ke dalam sistem politik atau kompleks kekuasaan agresor. Hubungan agresor-korban ini juga terlihat antara pihak-pihak yang berseteru dalam suatu negara dan dapat melibatkan taktik-taktik seperti pembunuhan, aktivitas paramiliter, sabotase, kudeta, pemberontakan, revolusi, perang gerilya, dan perang saudara .

Cara Melakukan

Cara utama peperangan politik dilancarkan adalah melalui propaganda . Hakikat operasi ini dapat bersifat terbuka maupun terselubung. Propaganda putih semaksimal mungkin terlihat terang-terangan: ada yang dikaitkan dengan pihak yang mempromosikannya; pihak yang dikaitkan dan pihak yang mempromosikannya adalah orang yang sama; dan tidak ada usaha untuk menyembunyikan fakta bahwa suatu sudut pandang atau "garis" sedang dipromosikan. Paul W. Blackstock menjelaskan tiga tahap yang terlibat dalam perluasan kontrol oleh penyerang terhadap korban: [5]

  1. Penetrasi atau infiltrasi: infiltrasi yang disengaja terhadap kelompok politik dan sosial dalam negara korban oleh agresor dengan tujuan akhir untuk memperluas pengaruh dan kendali. Pihak agresor menyembunyikan tujuan akhirnya, yang melampaui sifat diplomasi yang berpengaruh dan melibatkan spionase.
  2. Disintegrasi atau atomisasi yang dipaksakan: "adalah hancurnya struktur politik dan sosial korban hingga tatanan moral nasional hancur dan negara tidak mampu menahan intervensi lebih lanjut". Pihak penyerang mungkin memanfaatkan ketegangan internal yang tak terelakkan antara kelompok politik, kelas, etnis, agama, ras, dan kelompok lainnya. Konsep ini merupakan strategi yang serupa dengan 'memecah belah dan menguasai'.
  3. Subversi dan pembelotan: Subversi adalah "pengurangan atau pemisahan loyalitas kelompok politik dan sosial yang signifikan dalam negara yang menjadi korban, dan pemindahan mereka ke tujuan politik atau ideologis agresor". Sebagai pengganti pemindahan total dan langsung, penyerang dapat menerima status peralihan yang masih memenuhi tujuannya, seperti bantuan dari individu yang signifikan secara politik. Lebih jauh lagi, pembentukan kontra-elit, yang terdiri dari individu-individu berpengaruh dan pemimpin utama, di dalam negara korban, membangun legitimasi dan permanensi rezim baru. Pembelotan adalah pemindahan kesetiaan individu dan pemimpin kunci ke kubu agresor. Individu tersebut dapat pindah atau tetap tinggal di negara korban, terus-menerus memengaruhi masalah dan peristiwa setempat demi kepentingan agresor. Para pembelot juga memberikan informasi orang dalam kepada penyerang.

Referensi

  1. ^ Smith, Paul A., On Political War (Washington: National Defense University Press, 1989), p. 7
  2. ^ a b Codevilla, Angelo; Seabury, Paul (2006). War: Ends and Means (dalam bahasa Inggris). Potomac Books, Incorporated. ISBN 978-1-57488-610-8. 
  3. ^ Codevilla, Angelo (2009). "Political Warfare: A Set of Means for Achieving Political Ends". Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare (PDF) (dalam bahasa Inggris). hlm. 218. ISBN 978-0-9792236-4-8. 
  4. ^ Waller, J. Michael (2009). "Getting Serious About Strategic Influence: How to move beyond the State Department's legacy of failure". Journal of International Security Affairs. JSTOR resrep05060. 
  5. ^ Blackstock, Paul W. (1964). The Strategy of Subversion: Manipulating the Politics of Other Nations. Internet Archive. Chicago, Quadrangle Books. 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!