Pemerintahan Otonom Bougainville (bahasa Inggris: Autonomous Bougainville Government, disingkat ABG) adalah pemerintahan yang didirikan pada tahun 2000 di Daerah Otonom Bougainville, Papua Nugini, setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian oleh pemerintah Papua Nugini dan Angkatan Darat Revolusioner Bougainville.
Konstitusi Bougainville menyatakan bahwa pemerintahan otonom Bougainville terdiri dari tiga cabang:[1]
Pemilihan umum pertama diadakan pada Mei dan Juni 2005, dan Joseph Kabui terpilih sebagai presiden, sementara Joseph Watawi dipilih oleh Dewan Perwakilan sebagai Wakil Presiden.
Masa depan
Pemerintahan Otonom Bougainville menyatakan bahwa referendum kemerdekaan Bougainville akan diadakan pada tahun 2019.[2] Hal ini sejalan dengan Perjanjian Perdamaian Bougainville yang mengizinkan pengadaan referendum kemerdekaan sebelum tahun 2020.[3] Terdapat kekhawatiran bahwa referendum ini akan berujung pada kekerasan akibat ketegangan yang masih belum mereda semenjak Perang Saudara Bougainville.[4]
Catatan kaki
