Didirikan pada 27 September 1988, NLD telah menjadi salah satu partai paling berpengaruh dalam gerakan pro-demokrasi Myanmar. Aung San Suu Kyi, mantan Penasihat Negara Myanmar, menjabat sebagai pemimpinnya. Partai tersebut memenangkan mayoritas parlemen dalam pemilihan umum Myanmar 1990. Namun, penguasa junta militer menolak mengakui hasil tersebut. Pada tanggal 6 Mei 2010, partai tersebut dinyatakan ilegal dan diperintahkan untuk dibubarkan oleh junta setelah menolak mendaftar untuk pemilu yang dijadwalkan pada November 2010.[4] Pada bulan November 2011, NLD mengumumkan niatnya untuk mendaftar sebagai partai politik untuk ikut serta dalam pemilu mendatang, dan [Komisi Pemilihan Umum] Myanmar menyetujui permohonan pendaftaran mereka pada tanggal 13 Desember 2011.[5]
Dalam pemilihan sela 2012, NLD memperebutkan 44 dari 45 kursi yang tersedia, memenangkan 43 kursi, dan satu-satunya kekalahan mereka adalah satu kursi dari SNDP.[6] Pemimpin partai Aung San Suu Kyi memenangkan kursi Kawhmu.[7] Pada Pemilu 2015, NLD memenangkan suara mayoritas di kedua majelis Majelis, yang membuka jalan bagi presiden non-militer pertama di negara itu dalam 54 tahun. NLD adalah partai pengamat dari Dewan Liberal dan Demokrat Asia.
Pada tanggal 21 Mei 2021, Komisi Pemilihan Umum (UEC) yang dikuasai junta mengumumkan rencana untuk membubarkan NLD secara permanen, meskipun junta kemudian membatalkan keputusan ini untuk sementara. Pada bulan Januari 2023, junta memberlakukan undang-undang pemilu baru yang dirancang untuk mendukung Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), wakil militer dalam pemilu, sehingga NLD mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendaftar ulang sebagai partai politik.[8] Pada tanggal 28 Maret 2023, UEC membubarkan NLD karena gagal mendaftar, sebuah keputusan yang ditolak oleh NLD karena dianggap tidak sah.[9]
Sejarah
1990an: Awal
NLD dibentuk setelah Pemberontakan 8888, serangkaian protes yang mendukung demokrasi yang terjadi pada tahun 1990 dan berakhir ketika militer kembali mengambil kendali negara melalui kudeta. Organisasi ini dibentuk di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi, putri Aung San, seorang tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan Burma pada tahun 1940-an. Dia direkrut oleh para pendukung demokrasi yang peduli.[butuh rujukan] Ketua pendiri pertama adalah Brigadir Jenderal Aung Gyi dan Aung San Suu Kyi adalah Sekretaris Jenderal Partai.
Pada pemilihan parlemen 1990, partai tersebut memperoleh 59% suara dan memenangkan 392 dari 492 kursi yang diperebutkan, dibandingkan dengan 10 kursi yang dimenangkan oleh Partai Persatuan Nasional.[10] Namun, junta militer yang berkuasa (sebelumnya SLORC, yang kemudian dikenal sebagai Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara atau SPDC) tidak mengizinkan partai tersebut membentuk pemerintahan.[11] Segera setelah pemilu, partai tersebut ditindas dan pada tahun 1996 Suu Kyi ditempatkan di bawah tahanan rumah. Ini adalah statusnya selama 16 dari 21 tahun berikutnya hingga dia dibebaskan pada 13 November 2010. Namun, sejumlah anggota senior NLD lolos dari penangkapan dan membentuk Pemerintahan Koalisi Nasional Persatuan Burma (NCGUB).
2000an: Represi yang berkelanjutan di bawah pemerintahan militer
Pada tahun 2001, pemerintah mengizinkan kantor cabang NLD dibuka kembali di seluruh Burma dan membebaskan beberapa anggota yang dipenjara.[12] Pada Mei 2002, Sekretaris Jenderal NLD, Aung San Suu Kyi, kembali dibebaskan dari tahanan rumah. Dia dan anggota NLD lainnya melakukan banyak perjalanan ke seluruh negeri dan menerima dukungan dari masyarakat. Namun, dalam perjalanan mereka ke kotapraja Depayin pada bulan Mei 2003, puluhan anggota NLD ditembak dan dibunuh dalam pembantaian yang disponsori militer. Sekretaris Jenderal partai tersebut, Aung San Suu Kyi, dan wakil presiden partai tersebut, U Tin Oo, kembali ditangkap.[13]
Sejak tahun 2004, pemerintah melarang kegiatan partai tersebut. Pada tahun 2006, banyak anggotanya mengundurkan diri dari NLD, dengan alasan pelecehan dan tekanan dari Tatmadaw (Angkatan Bersenjata) dan Union Solidarity and Development Association. Pada bulan Oktober 2008, setelah tindakan keras setelah Revolusi Saffron, sebuah bom meledak di kawasan Htan Chauk Pin di Kotapraja ShwepyithaYangon, dekat kantor junta militer mendukung Asosiasi Solidaritas dan Pembangunan Persatuan yang membunuh satu orang.[14] Korban diidentifikasi sebagai Thet Oo Win, mantan biksu Buddha yang berpartisipasi dalam Revolusi Saffron, terbunuh saat membuat bom di kediamannya sendiri.[15] Junta menyalahkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang menanam bom tersebut, namun para ahli yakin pada saat itu bahwa pihak oposisi tidak dalam posisi untuk melakukan tindakan tersebut di tengah lingkungan keamanan yang dikontrol ketat.[15] Junta menahan beberapa anggota partai sehubungan dengan pemboman tahun itu.[16]
2010an: Transisi ke pembagian kekuasaan dengan militer
Kalender NLD tahun 2016
NLD memboikot pemilihan umum yang diadakan pada bulan November 2010 karena banyak anggotanya yang paling terkemuka dilarang mencalonkan diri. Undang-undang tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga partai harus memecat anggotanya agar dapat mencalonkan diri. Keputusan ini, yang diambil pada bulan Mei, menyebabkan partai tersebut secara resmi dilarang.[4] Sebuah kelompok sempalan bernama Kekuatan Demokratik Nasional memisahkan diri dari NLD untuk ikut serta dalam pemilu,[17] tetapi memperoleh kurang dari 3% suara. Pemilu tersebut dimenangkan secara telak oleh Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer, dan digambarkan oleh Presiden ASBarack Obama sebagai pemilu yang "dicuri".[18]
Diskusi diadakan antara Suu Kyi dan pemerintah Burma selama tahun 2011, yang menghasilkan sejumlah isyarat resmi untuk memenuhi tuntutannya. Pada bulan Oktober, sekitar sepersepuluh tahanan politik Myanmar dibebaskan melalui amnesti dan serikat pekerja dilegalkan.[19][20]
Pada tanggal 18 November 2011, setelah pertemuan para pemimpinnya, NLD mengumumkan niatnya untuk mendaftar ulang sebagai partai politik untuk mengikuti 48 pemilihan sela yang diperlukan untuk mempromosikan Partai Solidaritas Persatuan dan Pembangunan anggota parlemen yang telah diangkat menjadi menteri.[21] Menyusul keputusan tersebut, Suu Kyi mengadakan konferensi telepon dengan Barack Obama, dan disepakati bahwa Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton akan melakukan kunjungan ke Myanmar, sebuah tindakan yang diterima dengan hati-hati oleh sekutu Burma, Tiongkok.[22] Kunjungan tersebut dilakukan pada tanggal 30 November.[23]
Wakil Presiden Uni EropaCatherine Ashton menyambut baik kemungkinan pemilu yang "adil dan transparan" di Burma, dan mengatakan bahwa UE akan meninjau kebijakan luar negerinya terhadap negara tersebut.[24]
NLD memperebutkan semua kursi yang tersedia selama pemilihan sela Myanmar 2012.[25] Pemilu ini diwarnai dengan skeptisisme mengenai apakah hasil pemilu tersebut sah, dan NLD melaporkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan kampanye dan penyimpangan lainnya menjelang pemilu.[26][27] Kandidat NLD, termasuk Suu Kyi, memenangkan 43 dari 45 kursi yang tersedia baik di tingkat nasional maupun regional.[25] Saingan utamanya, USDP juga memperebutkan semua kursi yang tersedia, kehilangan semua kecuali satu kursi.
Selama persiapan Pemilu 2015, partai tersebut dikritik karena mengecilkan hati kandidat Muslim, sebuah langkah yang ditafsirkan sebagai keinginan untuk menjaga hubungan dengan biksu Buddha garis keras seperti asosiasi Ma Ba Tha.[28] NLD memperoleh 85% dari seluruh kursi parlemen yang tersedia selama pemilu.[29]
Ko Ni, seorang penasihat hukum partai tersebut dan seorang Muslim, dibunuh pada bulan Januari 2017. Partai tersebut dikritik oleh media internasional karena kurangnya respons terhadap kekerasan yang kembali terjadi yang dipimpin militer terhadap Rohingya yang dimulai pada tahun 2016, serta karena "tidak berbuat banyak untuk mengatasi lemahnya supremasi hukum, sistem peradilan yang korup, atau impunitas atas pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan" dengan kekuasaan yang mereka miliki (walaupun institusi keamanan masih didominasi oleh militer).[30]
2020-an-sekarang: Kembali ke kekuasaan militer
NLD memenangkan pemilihan umum Myanmar 2020 dengan selisih yang lebih besar dibandingkan tahun 2015, sehingga mendapatkan mandat untuk membentuk pemerintahan baru.[31] Sebaliknya, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer kehilangan 8 kursi tambahan di kedua kamar legislatif nasional. Para pengamat pemilu dalam dan luar negeri menganggap hasil pemilu ini kredibel dan tidak menunjukkan adanya penyimpangan besar.[32][33] Meskipun demikian, pihak militer mengklaim pemilu tersebut curang, dengan menyebutkan adanya 8,6 juta ketidakberesan dalam daftar pemilih.[34] Pada tanggal 28 Januari 2021, Komisi Pemilihan Umum menolak tuduhan penipuan yang dilakukan militer, karena tidak dapat menguatkan klaim militer tersebut.[34]
Selama kudeta Myanmar 2021 pada tanggal 1 Februari, militer dengan cepat melakukan mobilisasi ke para pemimpin utama NLD, termasuk Suu Kyi, Presiden Win Nyunt, dan 400 anggota parlemen terpilih, yang semuanya berada di Naypyidaw untuk menjadi presiden. dilantik keesokan harinya.[35][36] Pada tanggal 4 Februari, 70 anggota parlemen NLD mengambil sumpah jabatan, yang jelas-jelas menentang kudeta.[37] Pada minggu-minggu berikutnya, junta militer terus menangkap ratusan anggota NLD, yang sebagian besar ditangkap dengan dalih berpartisipasi dalam protes anti kudeta.[38] Hingga Maret 2023[update] 1.232 anggota NLD telah dipenjara (termasuk 80 anggota parlemen terpilih), sementara setidaknya 84 anggota NLD tewas dalam tahanan.[39] NLD menolak dasar hukum militer untuk melakukan kudeta.[40][41]
Pasca kudeta, kantor NLD diduduki dan digerebek oleh otoritas polisi, mulai tanggal 2 Februari.[42] Dokumen, komputer, dan laptop disita secara paksa, dan NLD menyebut penggerebekan ini melanggar hukum.[42] Pada tanggal 9 Februari, polisi menggerebek markas NLD di Yangon.[43] Pada 21 Mei 2021, Komisi Pemilihan Umum (UEC) yang dikuasai junta mengumumkan rencana untuk membubarkan NLD secara permanen,[44] meskipun junta kemudian membatalkan keputusan ini, dengan juru bicara Zaw Min Tun mengatakan bahwa NLD akan memutuskan apakah akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum berikutnya.[45] Setelah junta memberlakukan undang-undang pemilu baru pada bulan Januari 2023 yang dirancang untuk menguntungkan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), wakil pemilu militer, NLD mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendaftar ulang sebagai partai politik dan tidak akan mengakui hasil pemilu yang diadakan oleh junta.[8] Pada tanggal 28 Maret 2023, UEC membubarkan NLD, yang kemudian menentang keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa UEC tidak memiliki legitimasi sebagai junta itu sendiri "sama sekali tidak sah".[46]
Aung San Suu Kyi juga mengklaim amandemen konstitusi tahun 2008, yang dirancang berdasarkan masukan dari angkatan bersenjata, seperti pemberian wajib 25% kursi di parlemen kepada perwakilan militer yang ditunjuk adalah tidak demokratis.[56]
Markas besar Liga Nasional untuk Demokrasi di Yangon (sebelum rekonstruksi)
Simbol partai
Bendera partai menampilkan merak, simbol utama Myanmar. Burung merak yang menari (burung merak yang sedang pacaran atau sedang memamerkan bulunya) sering ditampilkan dalam bendera monarki Burma serta simbol nasionalis lainnya di negara tersebut.[57] Burung merak yang bertarung dikaitkan dengan perjuangan demokrasi selama puluhan tahun melawan kediktatoran militer di negara tersebut. Yang terakhir ini sangat mirip dengan merak hijau, karena jambulnya berumbai. Lambang partai NLD diadopsi dari bendera Perkumpulan Mahasiswa Myanmar (Burma). Perkumpulan mahasiswa yang diorganisir sejak pemberontakan melawan pemerintahan kolonial Inggris di Burma, beberapa tahun sebelum kemerdekaan Burma pada tahun 1948, telah memainkan peran politik yang besar di Burma dan mendiang ayah Aung San Suu Kyi, Bogyoke Aung San (Jenderal Aung San) adalah salah satu dari mereka. mantan presiden Perkumpulan Mahasiswa Universitas Rangoon.
Lambang pestanya adalah topi bambu tradisional (ခမောက်).[58]
Komite Wanita NLD (bahasa Burma: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အမျိုးသ မီး ကော်မတီ) adalah komite perempuan NLD dan memberikan bantuan hukum dan sosial kepada perempuan yang membutuhkan. Komite Kerja Perempuan telah dibentuk di semua tingkat administratif, termasuk wilayah dan negara bagian, kelurahan, dan desa. Ketua Komite Perempuan Pusat adalah May Win Myint[59][60][61]
^"One Dead in Burma Blasts". Radio Free Asia. AFP. 20 October 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Desember 2016. Diakses tanggal 3 Desember 2016.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"Myanmar". Human Rights Watch. World Report 2019. 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 Maret 2020. Diakses tanggal 23 April 2020.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^Atkeson, Edward B. (2011). The New Legions : American Strategy and the Responsibility of Power. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. hlm. 159. ISBN9781442213791.
^"Burma flag and emblems". Myanmars.net. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 April 2012. Diakses tanggal 5 April 2012.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"NLD Women's Committees" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 Agustus 2018. Diakses tanggal 28 Agustus 2018.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
Daftar Pustaka
Houtman, Gustaaf. Daigaku, Tōkyō Gaikokugo. Kenkyūjo, Ajia Afurika Gengo Bunka. Mental culture in Burmese crisis politics: Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy. ILCAA, 1999. ISBN978-4-87297-748-6.
Pranala luar
Cari tahu mengenai Liga Demokrasi Nasional pada proyek-proyek Wikimedia lainnya:
