Kerajaan Kamboja (1953-1970) adalah nama dari negara ini setelah akhir pemerintahan protektorat Prancis sampai berdirinya Republik Khmer. Kerajaan ini diperintah oleh Norodom Sihanouk dari 1953 sampai 1970, yang menjadi tokoh penting dalam sejarah Kamboja. Selama periode ini, muncul Partai Komunis Khmer yang anggotanya akan dikenal sebagai Khmer Merah .
Pemerintah pertama Sihanouk, dari 1953 sampai dengan 1970 adalah saat yang sangat penting dalam sejarah Kamboja. Norodom Sihanouk adalah salah satu tokoh paling kontroversial di Asia Tenggara dengan sejarah yang dinamis dan sering tragis pasca- Perang Dunia II. Pengikutnya memasukannya sebagai salah satu bapak besar bangsa Kamboja, merayakan kebijakan yang tegas netralitas dalam konflik yang meletus di negara-negara tetangga tinggal jauh dari perang berdarah di Vietnam selama lebih dari lima belas tahun. Namun, yang lain menganggapnya sebagai penyebab utama kemiskinan tanah air mereka dan netralitas mereka, juga dilihat sebagai tindakan sederhana bermuka dua, dan perlakuan brutal yang selalu memilih sisi kuat, yang menyebabkan ambang Perang Saudara Kamboja .
Konferensi Jenewa dan serbuan Viet Minh
Meskipun Kamboja telah mencapai kemerdekaan pada akhir tahun 1953, situasi militernya tetap tidak menentu. Faksi nonkomunis Khmer Issarak telah bergabung dengan pemerintah, tetapi aktivitas pro-komunis Viet Minh dan Front Issarak Bersatu meningkat pada saat pasukan Uni Prancis terbentang tipis di tempat lain. Pada bulan April 1954, beberapa batalyon Viet Minh melintasi perbatasan ke Kamboja. Pasukan royalis melawan mereka tetapi tidak dapat memaksa penarikan penuh mereka. Sebagian, komunis berusaha untuk memperkuat posisi tawar mereka di Konferensi Jenewa yang dijadwalkan akan dimulai pada akhir April.
Konferensi Jenewa dihadiri oleh perwakilan Kamboja, Vietnam Utara, Associated State of Vietnam (pendahulu Republik Vietnam atau Vietnam Selatan), Kerajaan Laos, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Salah satu tujuan dari konferensi tersebut adalah untuk memulihkan perdamaian abadi di Indocina. Pembicaraan tentang Indochina dimulai pada 8 Mei 1954. Vietnam Utara berusaha mendapatkan perwakilan untuk pemerintahan perlawanan yang didirikan di selatan, tetapi gagal.
Pada tanggal 21 Juli 1954, konferensi tersebut mencapai kesepakatan yang menyerukan penghentian permusuhan di Indochina. Sehubungan dengan Kamboja, perjanjian tersebut menetapkan bahwa semua pasukan militer Viet Minh ditarik dalam waktu sembilan puluh hari dan pasukan perlawanan Kamboja didemobilisasi dalam waktu tiga puluh hari. Dalam perjanjian terpisah yang ditandatangani oleh perwakilan Kamboja, Prancis dan Vietminh setuju untuk menarik semua pasukan dari tanah Kamboja pada Oktober 1954.
Sebagai imbalan atas penarikan pasukan Viet Minh, perwakilan komunis di Jenewa menginginkan netralitas penuh untuk Kamboja dan Laos yang akan mencegah pangkalan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di negara-negara tersebut.[7] Menjelang kesimpulan konferensi, bagaimanapun, perwakilan Kamboja, Sam Sary, bersikeras bahwa, jika Kamboja benar-benar merdeka, itu tidak boleh dilarang untuk mencari bantuan militer apa pun yang diinginkannya (Kamboja sebelumnya telah meminta AS untuk bantuan militer). bantuan). Konferensi menerima poin ini atas keberatan keras Vietnam Utara. Dalam perjanjian terakhir, Kamboja menerima netralitas encer, bersumpah untuk tidak bergabung dengan aliansi militer apa pun "yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa" atau mengizinkan penempatan pasukan militer asing di wilayahnya "selama karena keamanannya tidak terancam."
Perjanjian konferensi membentuk Komisi Kontrol Internasional (secara resmi disebut Komisi Internasional untuk Pengawasan dan Kontrol) di semua negara Indocina. Terdiri dari perwakilan dari Kanada, India dan Polandia, itu mengawasi gencatan senjata, penarikan pasukan asing, pembebasan tawanan perang dan kepatuhan keseluruhan terhadap ketentuan perjanjian. Prancis dan sebagian besar pasukan Viet Minh ditarik sesuai jadwal pada Oktober 1954.[2]
Konferensi Jenewa dan serbuan Viet Minh
Meskipun Kamboja telah mencapai kemerdekaan pada akhir tahun 1953, situasi militernya tetap tidak menentu. Faksi nonkomunis Khmer Issarak telah bergabung dengan pemerintah, tetapi aktivitas pro-komunis Viet Minh dan Front Issarak Bersatu meningkat pada saat pasukan Uni Prancis terbentang tipis di tempat lain. Pada bulan April 1954, beberapa batalyon Viet Minh melintasi perbatasan ke Kamboja. Pasukan royalis melawan mereka tetapi tidak dapat memaksa penarikan penuh mereka. Sebagian, komunis berusaha untuk memperkuat posisi tawar mereka di Konferensi Jenewa yang dijadwalkan akan dimulai pada akhir April.
Konferensi Jenewa dihadiri oleh perwakilan Kamboja, Vietnam Utara, Associated State of Vietnam (pendahulu Republik Vietnam atau Vietnam Selatan), Kerajaan Laos, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Salah satu tujuan dari konferensi tersebut adalah untuk memulihkan perdamaian abadi di Indocina. Pembicaraan tentang Indochina dimulai pada 8 Mei 1954. Vietnam Utara berusaha mendapatkan perwakilan untuk pemerintahan perlawanan yang didirikan di selatan, tetapi gagal.
Pada tanggal 21 Juli 1954, konferensi tersebut mencapai kesepakatan yang menyerukan penghentian permusuhan di Indochina. Sehubungan dengan Kamboja, perjanjian tersebut menetapkan bahwa semua pasukan militer Viet Minh ditarik dalam waktu sembilan puluh hari dan pasukan perlawanan Kamboja didemobilisasi dalam waktu tiga puluh hari. Dalam perjanjian terpisah yang ditandatangani oleh perwakilan Kamboja, Prancis dan Vietminh setuju untuk menarik semua pasukan dari tanah Kamboja pada Oktober 1954.
Sebagai imbalan atas penarikan pasukan Viet Minh, perwakilan komunis di Jenewa menginginkan netralitas penuh untuk Kamboja dan Laos yang akan mencegah pangkalan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di negara-negara tersebut.[7] Menjelang kesimpulan konferensi, bagaimanapun, perwakilan Kamboja, Sam Sary, bersikeras bahwa, jika Kamboja benar-benar merdeka, itu tidak boleh dilarang untuk mencari bantuan militer apa pun yang diinginkannya (Kamboja sebelumnya telah meminta AS untuk bantuan militer). bantuan). Konferensi menerima poin ini atas keberatan keras Vietnam Utara. Dalam perjanjian terakhir, Kamboja menerima netralitas encer, bersumpah untuk tidak bergabung dengan aliansi militer apa pun "yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa" atau mengizinkan penempatan pasukan militer asing di wilayahnya "selama karena keamanannya tidak terancam."
Perjanjian konferensi membentuk Komisi Kontrol Internasional (secara resmi disebut Komisi Internasional untuk Pengawasan dan Kontrol) di semua negara Indocina. Terdiri dari perwakilan dari Kanada, India dan Polandia, itu mengawasi gencatan senjata, penarikan pasukan asing, pembebasan tawanan perang dan kepatuhan keseluruhan terhadap ketentuan perjanjian. Prancis dan sebagian besar pasukan Viet Minh ditarik sesuai jadwal pada Oktober 1954.
.svg)
.svg)
