PROFILBARU.COM

Ingrid Katharina van Engelshoven
Ingrid Katharina van Engelshoven
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda
	Masa jabatan; 26 Oktober 2017 – 10 Januari 2022
Penguasa monarki	Willem-Alexander
Perdana Menteri	Mark Rutte
	Pendahulu; Jet Bussemaker Pengganti; Robbert Dijkgraaf
Informasi pribadi
Lahir	12 Juli 1966
Partai politik	D66
Almamater	Universitas Radboud Nijmegen dan Universitas Leiden
	Penghargaan (14 Juni 2022) Officer of the order Orange-Nassau (en) ; (2015) Els Borst Netwerk Inspiratieprijs (en) ;
	Sunting kotak info • L • B

Ingrid Katharina van Engelshoven (lahir 12 Juli 1966) adalah seorang politikus Belanda dari partai Demokrat 66. Dari 26 Oktober 2017 sampai 10 Januari 2022, ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan pada Kabinet Rutte III di bawah Perdana Menteri Mark Rutte. Sebelumnya ia menjabat sebagai salah satu anggota dewan di Tweede Kamer dari Maret 2017 hingga Oktober 2017 serta anggota dewan daerah di Den Haag dari tahun 2010 hingga 2017 dan sebagai wakil wali kota Den Haag dari tahun 2014 hingga 2017.

Biografi

Van Engelshoven lahir di Delfzijl, Provinsi Groningen namun ia menghabiskan masa kecilnya di Vlaardingen, Provinsi Holland Selatan serta beberapa tahun di Belgia. Ia menempuh pendidikan ilmu politik di Radboud Universiteit Nijmegen dan ilmu hukum di Universitas Leiden.^[1] Saat ia masih berada di bangku universitas, van Engelshoven juga menjabat sebagai ketua cabang Partai D66 di Nijmegen.

Van Engelshoven kemudian bekerja sebagai sekretaris dari mantan ketua fraksi D66 di Tweede Kamer yaitu Hans van Mierlo. Ia juga pernah bekerja di sebuah lembaga konsultasi mengenai administrasi publik, di Kementerian Transportasi dan Manajemen Air, serta di Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA).^[1] Dari tahun 2000 hingga 2003, van Engelshoven menjabat sebagai wakil ketua Partai D66. Pada tanggal 12 Mei 2007, ia diangkat menjadi ketua partai.

Van Engelshhoven menjadi kandidat nomor urut 8 pada daftar calon anggota Tweede Kamer dari partai D66 untuk pemilihan umum Belanda 2006 namun ia tidak terpilih menjadi anggota dewan. Pada tanggal 1 September 2008, ia mulai menduduki posisi penasihat senior di lembga konsultasi komunikasi publik Dröge & van Drimmelen. Jabatan van Engelshoven sebagai ketua partai D66 selesai pada 9 Maret 2013 karena seorang ketua partai hanya dapat menjabat sebanyak dua kali berturut-turut sehingga ia tidak dapat mencalonkan diri lagi. Fleur Gräper menjadi penerusnya sebagai ketua D66.

Pada bulan Mei 2010, van Engelshoven mulai menjabat sebagai wethouder di Den Haag untuk bidang pendidikan, pemerintahan daerah, distrik secara umum, dan secara khusus menangani Distrik Haagse Hout. Setelah itu ia menjadi wethouder untuk bidang ekonomi, hubungan luar negeri, pemuda, dan pendidikan.^[2] Pada tahun 2015, ia menerima Penghargaan Els-Borst bagi wanita dari Partai D66.^[3]

Van Engelshoven menjadi anggota Tweede Kamer pada pemilihan umum Belanda 2017.

Pandangan

Ketika menjabat sebagai wethouder di Den Haag, van Engelshoven mengatur kebijakan mengenai pelajaran tambahan bagi perempuan yang kurang memiliki akses ke pendidikan tinggi. Pada tahun 2016 ia menyerukan agar masa brugklas diperpanjang dari sekitar satu tahun menjadi tiga tahun.^[4] Ia juga menginginkan peran ibu dalam pendidikan anak-anak diperbesar dan mendukung pendidikan bahasa bagi perempuan.^[3]

Mengenai kemandirian ekonomi perempuan, van Engelshoven menyatakan bahwa kebanyakan dari penderitaan yang dialami perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual berasal dari ketergantungan finansial terhadap orang lain.^[5] Menurutnya, hal tersebut memiliki keterkaitan dengan pandangan masyarakat di Belanda yang menilai ibu yang memiliki karier dan bekerja penuh waktu bukanlah ibu yang baik.^[5] Ia menyerukan dibentuknya solidaritas yang kuat di antara perempuan.^[5]

Dalam sebuah kesempatan pada tahun 2016, van Engelshoven menyatakan bahwa Tweede Kamer harus mengurangi pengaruhnya terhadap pemerintahan-pemerintahan munisipalitas di Belanda. Pemerintah lokal, menurutnya, berhak untuk menentukan regulasi mengenai penutupan toko pada hari Minggu. Ia juga berpendapat bahwa peraturan yang ada sekarang mengenai dana pensiun harus diubah untuk lebih mengakomodasi biaya-biaya yang dibutuhkan warga pensiunan.^[6]