Tata tempat (Malaysia)

Tata tempat di Malaysia adalah hirarki posisi penting dalam pemerintah dari Malaysia. Itu tidak memiliki kedudukan hukum tetapi digunakan oleh protokol seremonial. Tata tempat ditentukan oleh peraturan pemerintah setempat. Yang terbaru dikeluarkan pada 13 November 2014.^[1] Kecuali disebutkan lain, prioritas di antara orang-orang yang sederajat ditentukan oleh senioritas. Sebagai aturan umum, pasangan memiliki peringkat yang sama dengan yang lain dan seseorang dengan dua posisi akan menempati posisi tertinggi.

Tata tempat di Malaysia

Nomor	Jabatan
1	Yang di-Pertuan Agong (Raja)
2	Raja Permaisuri Agong (Ratu)
3	Raja dan Pemangku Raja (penguasa provinsi kerajaan)
4	Yang di-Pertua Negeri (penguasa provinsi non-kerajaan)
5	Mantan Ratu yang menerima pensiun kerajaan daripada Pemerintah Pusat
6	Perdana Menteri
7	Wakil Perdana Menteri
7A	Putra Mahkota (wakil penguasa provinsi kerajaan)
8	Pemilik tanda kehormatan – Darjah Utama Seri Mahkota Negara
9	Pemilik tanda kehormatan – Seri Maharaja Mangku Negara
10	Mantan Perdana Menteri
11	Mantan Wakil Perdana Menteri
12	Pemilik tanda kehormatan – Seri Setia Mahkota Malaysia
12A	Undang Luak (deputi penguasa provinsi kerajaan Negeri Sembilan)
13	Ketua Mahkamah Federal
14	Ketua Dewan Negara (setingkat DPD)
15	Ketua Dewan Rakyat (setingkat DPR)
16	Menteri Negara
17	Kepala Sekretaris Negara
17A	Menteri Besar dan Kepala Menteri (gubernur provinsi)
18	Ketua Pengadilan Banding
19	Ketua Pengadilan Tinggi Malaya
20	Ketua Pengadilan Tinggi Sabah dan Sarawak
21	Jaksa Agung
22	Panglima Angkatan Tentara
23	Inspektur Jenderal Polisi
24	Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Publik pada Departemen Perdana Menteri
25	Auditor Jenderal
26	Ketua Mahkamah Syariah
27	Wakil Ketua Dewan Negara
28	Wakil Ketua Dewan Rakyat
29	Pemimpin Oposisi pada Dewan Rakyat
30	Wakil Menteri Negara
31	Duta Besar, Komisioner Tinggi dan Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional
32	Hakim Mahkamah Federal
33	Hakim Pengadilan Banding
34	Sekretaris Parlemen
35	Pemilik tanda kehormatan – Panglima Mangku Negara
36	Pejabat Turus I dan II (setingkat Eselon I/a dan I/b)
37	Ketua Upacara Resmi Pemerintah
38	Sekretaris Jenderal Kementerian
	Dirjen Perencanaan Ekonomi pada Departemen Perdana Menteri
	Dirjen Perencanaan Modernisasi dan Manajemen Administrasi pada Departemen Perdana Menteri
	Dirjen Koordinasi Pelaksanaan pada Departemen Perdana Menteri
39	Pejabat Turus III (setingkat Eselon II/a)
40	Ketua komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Federal Ketua Komisi Pemilihan Umum Ketua Komisi Pelayanan Publik Ketua Komisi Pelayanan Pendidikan
41	Hakim Pengadilan Tinggi
	Komisaris Yudisial
42	Pemilik tanda kehormatan – Panglima Setia Mahkota
43	Gubernur Bank Negara
44	Penyimpan Mohor Besar Raja-raja (Sekretaris Majelis Raja-raja)
45	Dato' Paduka Maharaja Lela (Kepala Upacara pada Istana Negara)
46	Profesor Kerajaan
46A	Wakil Menteri Besar dan Wakil Kepala Menteri (wakil gubernur provinsi)
46B	Ketua Dewan Undangan Negeri (setingkat DPRD Provinsi)
47	Anggota Dewan Negara
48	Anggota Dewan Rakyat
49	Hakim Pengadilan Banding Syariah
50	Panglima Angkatan Darat
51	Panglima Angkatan Laut
52	Panglima Angkatan Udara
53	Wakil Inspektur Jenderal Polisi
54	Pemilik tanda kehormatan – Panglima Jasa Negara
55	Pemilik tanda kehormatan – Panglima Setia Diraja
56	Pejabat JUSA A (setingkat PNS golongan IV/e)
57	Wakil Canselir/Rektor Universitas Negeri Badan Hukum
57A	Menteri Provinsi (Sabah dan Sarawak)
	Anggota Majelis Eksekutif Provinsi (negara bagian lainnya)
58	Pejabat JUSA B (setingkat PNS golongan IV/d)
58A	Penerima National Fellowship Award
59	Wakil Residen Perserikatan Bangsa-bangsa
60	Pejabat JUSA C (setingkat PNS golongan IV/c)
60A	Anggota Dewan Undangan Negeri
61	Pemilik tanda kehormatan – Johan Mangku Negara
62	Pemilik tanda kehormatan – Johan Setia Mahkota
63	Pemilik tanda kehormatan – Johan Setia Diraja
64	Pejabat Gred 54 (setingkat PNS golongan IV/b)
65	Sekretaris Politik
66	Pejabat Gred 52 (setingkat PNS golongan IV/a)
67	Konsul jenderal negara-negara tanpa perwakilan diplomatik di Malaysia

Referensi

1. "Susunan Keutamaan Persekutuan" (PDF). 2014-10-13. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-12-21. Diakses tanggal 2020-12-20. 

Lihat juga

• Protokol
• Tata tempat di Indonesia
• Tata tempat di Singapura