Pengadilan Negeri Ranai

Pengadilan Negeri Natuna (disingkat PN Natuna) berdiri berdasarkan Keppres No. 03 Tahun 2008 dan menjalankan fungsinya sejak tanggal 01 Mei 2009. Saat ini wilayah hukumnya tidak hanya meliputi Kabupaten Natuna, namun juga Kabupaten Kepulauan Anambas yang notabene adalah kabupaten pemekaran dari Natuna. Pengadilan Negeri Natuna adalah Pengadilan Kelas II yang juga adalah Pengadilan Perikanan. Saat ini Pengadilan Negeri Ranai telah berganti nama menjadi Pengadilan Negeri Natuna Keppres No. 02 Tahun 2003, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang berada dilingkungan Peradilan Umum adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang mana tugas dan wewenangnya adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama (pasal 50 UU No.8 Tahun 2004). Disamping itu juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah (pasal 52 (1) UU No.8 Tahun 2004).

Wilayah Hukum

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ranai

Pengadilan Negeri Natuna Kelas II masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan daerah hukum nya meliputi wilayah :

• Kabupaten Natuna
• Kabupaten Kepulauan Anambas

Pengadilan Negeri Ranai PN Ranai
Gambaran umum
Lingkungan peradilan	Peradilan Umum
Yurisdiksi	Kabupaten Natuna Kabupaten Kepulauan Anambas
Pengajuan banding ke	Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Pengajuan kasasi/PK ke	Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ketua	Daniel Ronald, S.H., M.Hum.
Pengadilan Khusus yang ditangani
Pengadilan Perikanan	Yurisdiksi: Kabupaten Natuna Kabupaten Kepulauan Anambas
Alamat
Lokasi	Jl. Batu Sisir, Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Ranai, Kepulauan Riau,
Telp./Faks.	0773-3211203
Situs web	www.pn-ranai.go.id
Surel	[e-mail]

Pengadilan Khusus

PN Natuna memiliki satu pengadilan khusus, yaitu pengadilan perikanan. Pengadilan Perikanan di PN Natuna dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010. Dengan dibentuknya pengadilan perikanan tersebut, PN Natuna bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana dibidang perikanan di wilayah hukumnya. Wilayah hukum Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Natuna meliputi wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.^[1]

Lihat Pula

• Mahkamah Agung Republik Indonesia
• Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Pranala luar

• Mahkamah Agung RI
• Pengadilan Tinggi Pekanbaru
• Pengadilan Negeri Ranai

Referensi

1. "KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-06-08. Diakses tanggal 2021-06-08.  line feed character di |title= pada posisi 38 (bantuan)