PROFILBARU.COM

Korps Kepolisian Nasional
*Korps Nationale Politie*
Korps Kepolisian Nasional; Korps Nationale Politie
	Logo Kepolisian Belanda
	Lencana Kepolisian Belanda
	Bendera Kepolisian Belanda
Nama	De nationale Politie (atau de Politie)
Motto	Waakzaam en dienstbaar; Waspada dan Patuh
Ikhtisar
Dibentuk	1 Januari 2013 (sebagai Kepolisian Nasional)
Pendahulu	Korps landelijke politiediensten; Regiokorpsen; Rijkspolitie;
Personel	63.778
Anggaran	€7.306.000.000 (2023)
Struktur yurisdiksi
Lembaga nasional	Kerajaan Belanda
Wilayah hukum	Kerajaan Belanda
Markas besar	Den Haag, Belanda
	;
Pejabat pemerintah	David van Weel, Menteri Kehakiman dan Keamanan;
Pejabat eksekutif	Janny Knol, Komisaris Polisi;
Lembaga induk	Kementerian Kehakiman dan Keamanan
Situs web
	www.politie.nl

Korps Kepolisian Nasional (bahasa Belanda: Korps Nationale Politie), dikenal juga sebagai Kepolisian Nasional Belanda atau Kepolisian Nasional (bahasa Belanda: Nationale Politie), terbagi dalam sepuluh unit regional, dua unit nasional, akademi kepolisian, pusat layanan kepolisian, dan kerja sama pusat pengiriman nasional. Tujuan penegakan hukum dari lembaga-lembaga ini adalah penyelidikan dugaan aktivitas kriminal, rujukan hasil investigasi ke pengadilan, dan penahanan sementara tersangka kriminal sambil menunggu tindakan hukum. Lembaga penegak hukum pada berbagai tingkatan di berbagai tingkat pemerintahan dan di berbagai lembaga, juga umumnya bertanggung jawab untuk mencegah aktivitas kriminal dan mencegah tindakan kejahatan yang sedang berlangsung. Komisaris Utama (eerste hoofdcommissaris) Kepolisian Belanda adalah Janny Knol sejak 1 Maret 2024.^[1]

Selain petugas polisi, Belanda memiliki sekitar 23.500 petugas keamanan. Petugas ini memiliki status Petugas Penegakan Hukum Khusus (SEO) (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) atau BOA/Handhaving dalam bahasa Belanda, dan karenanya memiliki kewenangan polisi (menahan tersangka, meminta tanda pengenal, melakukan penangkapan, mengeluarkan denda sesuai tingkat pelanggaran, dan menggunakan paksaan). Mereka dapat ditemukan di dalam polisi transportasi, pengawas satwa liar, dan lembaga penegakan hukum setempat. Mayoritas petugas BOA memiliki kewenangan untuk membawa dan menggunakan borgol yang hanya dapat diberikan kepada petugas yang berwenang untuk menggunakan paksaan. Dengan izin dari Kementerian Kehakiman dan Keamanan, beberapa dewan juga memberikan kewenangan petugas ini membawa tongkat polisi, semprotan merica, dan terkadang senjata api.

Tugas mereka tergantung dari wilayah operasi mereka. Pengawas satwa liar menegakkan hukum alam, sementara petugas penegakan hukum lokal menegakkan peraturan daerah dan pelanggaran UU kota. Pada tahun 2018, serikat pekerja khawatir dengan meningkatnya kekerasan terhadap petugas polisi dan memutuskan untuk mempertimbangkan apakah mereka akan melengkapi petugas polisi tersebut dengan senjata yang tidak mematikan, tongkat dan semprotan merica, atau menjadikan mereka bagian dari kepolisian nasional.^[2]

Organisasi

Pada tahun 2013, kepolisian di Belanda direorganisasi ke dalam strukturnya saat ini, dengan hanya sedikit perubahan sejak saat itu. Struktur tersebut berisi 10 unit regional, 2 unit nasional (1 untuk keahlian & operasi, yang lainnya untuk investigasi dan intervensi), akademi kepolisian, pusat layanan kepolisian, dan kerja sama pusat pengiriman nasional, semuanya di bawah satu kepolisian nasional. Selain itu, pimpinan kepolisian memiliki dewan dan staf kecil.

Unit Regional (RE)

11 unit (10 regional + 1 nasional) pada peta per tahun 2023

Setiap unit regional (regionale eenheid) dipimpin oleh seorang kepala unit (unitchef), dan seorang Komisaris Utama (Hoofdcommissaris) yang menjalankan manajemen kepolisian sehari-hari. Keputusan tentang kebijakan penegakan hukum utama dibuat oleh dewan regional, yang disebut Driehoek (segitiga) yang diketuai adalah manajer unit (eenheidsbeheerder). Eenheidsbeheerder biasanya adalah wali kota dari munisipalitas terbesar di wilayah tersebut. Anggota dewan Driehoek lainnya adalah kepala unit dan kepala jaksa setempat.

Kesepuluh satuan wilayah tersebut melaksanakan seluruh tugas operasional kepolisian, kecuali tugas yang memerlukan keahlian khusus dan tugas yang dapat dilaksanakan secara lebih efektif atau lebih murah secara nasional. Tugas-tugas ini berada di bawah dua unit nasional. Semua unit regional diatur sejelas mungkin. Seorang kepala polisi (politiechef) mengepalai unit regional.

Sepuluh unit ini telah menggantikan 25 korps regional sebelumnya.^[3]

Unit Nasional (LA)

Unit Keahlian & Operasi (LUX)

Intelijen LX (Intelligence LX)
Dinas Operasi Spesialis (Dienst Specialistische Operaties)
Dinas Infrastruktur (Dienst Infrastructuur)
Dinas Perlindungan Kerajaan dan Diplomatik (Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging)

Unit Investigasi & Intervensi Nasional (LO)

Intelijen LO (Intelligence LO)
Operasi Tersembunyi (Afgeschermde Operaties)
Dinas Intervensi Khusus (DSI)
Dinas Intervensi Khusus (Dienst Speciale Interventies)

Pusat Layanan Kepolisian (PDC)

Manajemen operasional kepolisian: keuangan, pemeliharaan fasilitas, manajemen informasi, TI, komunikasi, dan sumber daya manusia diselenggarakan secara nasional di Pusat Layanan Kepolisian (Politiedienstencentrum, PDC). Pusat ini mendukung pekerjaan operasional kepolisian 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Staf operasi bisnis melakukan ini dari PDC atau, jika perlu, di lapangan. Operasi bisnis menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan petugas operasional agar dapat bekerja. Dengan mengurus operasi bisnis, petugas di dalam unit memiliki lebih banyak waktu untuk pekerjaan kepolisian yang sebenarnya.

Pusat layanan kepolisian memiliki 3 lokasi di Rotterdam, Zwolle, dan Eindhoven.^[4]

Akademi Kepolisian (PA)

Akademi Kepolisian (Politieacademie, PA), lembaga pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penelitian kepolisian akan menjadi bagian dari Kepolisian Nasional mulai 1 Januari 2017. Akademi Kepolisian juga tentunya sedang menghadapi konsekuensi dari struktur baru tersebut; Tugas dari lembaga tersebut antara lain akan dilimpahkan ke PDC, meski tugas apa sebenarnya masih belum jelas. Pada bulan Desember 2012, diskusi mengenai hal ini berubah menjadi pelanggaran kepercayaan terbuka antara dewan kerja dan dewan Akademi Kepolisian.^[5]

Tugas

Pasal 3 Undang-Undang Kepolisian Belanda menjelaskan apa saja misi kepolisian: "Tugas kepolisian adalah, di bawah naungan otoritas dan mematuhi hukum yang berlaku, menjaga tegaknya ketertiban hukum dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya." Dalam praktiknya, tugas ini terbagi menjadi empat misi utama.