Kementerian ini dibentuk pada tahun 1905 sebagai Kementerian Pertanian, Industri, dan Perdagangan, dan telah mengalami beberapa kali perubahan nama sebelum menjadi Kementerian Urusan Ekonomi pada tahun 1946. Pada tahun 2010, Kementerian Pertanian, Alam, dan Kualitas Pangan digabungkan dengan Kementerian Urusan Ekonomi, yang kemudian berganti nama menjadi Kementerian Urusan Ekonomi, Pertanian, dan Inovasi. Pada tahun 2012, namanya diubah kembali menjadi Kementerian Urusan Ekonomi, tetapi tetap mempertahankan tanggung jawab Kementerian Pertanian sebelumnya. Pada tahun 2017, Kementerian Pertanian, Alam, dan Kualitas Pangan dipulihkan kembali, tetapi Kementerian Urusan Ekonomi mengambil alih beberapa portofolio kebijakan lingkungan dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, yang kemudian berganti nama menjadi Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Air. Kementerian Urusan Ekonomi berganti nama menjadi Kementerian Urusan Ekonomi dan Kebijakan Iklim. Nama lamanya dikembalikan pada tahun 2024, ketika Kementerian Kebijakan Iklim dan Pertumbuhan Hijau menjadi kementerian terpisah.
Menteri Urusan Ekonomi (bahasa Belanda: Minister van Economische Zaken) adalah kepala kementerian ini dan anggota dari Kabinet Belanda. Menteri yang menjabat saat ini adalah Dirk Beljaarts sejak Juli 2024.
Organisasi
Kementerian ini saat ini memiliki lima lembaga pemerintahan dan beberapa direktorat:
Misi kementerian ini adalah untuk "mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Belanda." Kementerian ini berfokus pada bidang-bidang utama "Ekonomi pengetahuan dan inovasi," "Persaingan dan dinamika" dan "Ruang untuk berbisnis."
Organisasi
Tanggung jawab politik kementerian berada di tangan Menteri Urusan Ekonomi yang merupakan bagian dari Kabinet Belanda. Seorang Wakil Menteri, yang disebut sebagai Sekretaris Negara, menjabat sebagai orang kedua yang bertanggung jawab setelah Menteri.
Kementerian Urusan Ekonomi juga memiliki departemen layanan sipil, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal. Kementerian Urusan Ekonomi terdiri dari empat Direktorat Jenderal: Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Kebijakan Ekonomi, Energi dan Telekomunikasi, serta Perusahaan dan Inovasi. Ada juga beberapa departemen pendukung.
Pada bulan Juni 2015, setelah gugatan hukum yang diajukan oleh Yayasan Urgenda, Pengadilan Distrik Den Haag memutuskan bahwa Kementerian Urusan Ekonomi secara melawan hukum melanggar tugas kehati-hatiannya berdasarkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dengan gagal mengatasi perubahan iklim secara memadai dan memerintahkan pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.[2] Sebaliknya, Kementerian mengajukan banding ke Pengadilan Banding Den Haag, yang memutuskan melawan Kementerian tersebut pada bulan Oktober 2018.[3] Kementerian telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung Belanda, di mana Advokat dan Jaksa Agung pengadilan telah memulai kembali keputusannya terhadap Kementerian.[4]
^Verschuuren, Jonathan (April 2019). "The Hague Court of Appeal upholds judgment requiring the Netherlands to further reduce its greenhouse gas emissions". Review of European, Comparative & International Environmental Law. 28 (1): 94–98. doi:10.1111/reel.12280.