Kamboja Modern

Setelah jatuhnya rezim Pol Pot dari Demokrasi Kamboja, Kamboja berada di bawah pendudukan Vietnam dan pemerintah pra-Hanoi ,Republik Rakyat Kamboja didirikan. Sebuah perang saudara berkecamuk selama tahun 1980-an menentang Pasukan Bersenjata Pemerintah Revolusi Rakyat Kamboja melawan Koalisi Pemerintahan Kamboja Demokratik, sebuah pemerintahan di pengasingan yang terdiri dari tiga faksi politik Kamboja: partai Funcinpec Pangeran Norodom Sihanouk, Partai Demokratik Kamboja (sering disebut sebagai Khmer Merah) dan Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer (KPNLF).

Upaya perdamaian diintensifkan pada 1989 dan 1991 dengan dua konferensi internasional di Paris, dan misi penjaga perdamaian PBB membantu mempertahankan gencatan senjata. Sebagai bagian dari upaya perdamaian, pemilihan yang disponsori PBB diadakan pada tahun 1993 membantu memulihkan beberapa kesamaan normal seperti halnya penurunan cepat Khmer Merah pada pertengahan 1990-an. Norodom Sihanouk diangkat kembali sebagai Raja. Pemerintah koalisi, yang dibentuk setelah pemilihan nasional pada tahun 1998, membawa stabilitas politik baru dan penyerahan pasukan Khmer Merah yang tersisa pada tahun 1998.

Aspek politik dan pemilihan

Sejak pemulihan apa yang disebut sebagai demokrasi multi-partai pada tahun 1993, CPP telah berkoalisi dengan partai Funcinpec yang royalis, namun CPP telah menjadi partai mayoritas setelah Kudeta 1997 dan membersihkan FUNCINPEC. Hun Sen adalah pemimpin non-kerajaan yang melayani terlama di Asia Tenggara dan merupakan salah satu perdana menteri yang melayani terlama di dunia, yang telah berkuasa melalui berbagai koalisi sejak 1985. Ia menjadi Perdana Menteri tunggal pada 30 November 1998 dan akan melanjutkan ke memimpin CPP menuju kemenangan dalam tiga pemilihan berikutnya, tetapi telah dituduh melakukan penipuan dan korupsi dalam jajak pendapat. Dia baru-baru ini dilantik untuk masa jabatan keempat pada 24 September 2013.^[1]

Salah satu pemimpin terlama di dunia, dengan reputasi sebagai 'operator cerdik yang menghancurkan lawan politiknya',^[2] Hun Sen secara luas dipandang sebagai diktator yang telah mengambil alih kekuasaan otoriter di Kamboja menggunakan kekerasan dan intimidasi serta korupsi untuk mempertahankannya. basis kekuatannya.^[3][4][5] Hun Sen telah mengumpulkan kekuatan yang sangat tersentralisasi di Kamboja, termasuk 'penjaga praetorian yang tampaknya menyaingi kemampuan unit militer reguler negara itu.'^[6]

Referensi

1. "Hun Sen sworn in as Cambodia's PM for new 5-year term". Xinhua. 2013-09-24. Diakses tanggal 2014-02-17. 
2. http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/australia-asks-cambodia-to-take-asylum-seekers-amid-violent-crackdown-20140223-33amf.html Retrieved February-25-2014
3. Brad Adams (September 18, 2012). "Speak Truth to Cambodia's Dictator". The Financial Times. Human Rights Watch. Diakses tanggal September 29, 2013. 
4. "Tenth out of Ten". The Economist (Banyan, Asia). November 17, 2012. Diakses tanggal September 29, 2013. 
5. Marshall, Andrew R.C. & Thu, Prak Chan (September 18, 2013). "Analysis: Punished at the polls, Cambodia's long-serving PM is smiling again". Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-10-18. Diakses tanggal September 29, 2013. 
6. Thomas Fuller (January 5, 2014). "Cambodia Steps Up Crackdown on Dissent With Ban on Assembly". The New York Times. Diakses tanggal January 8, 2014.