Hakim Jawad Rahim berbicara kepada siswa di sebuah lembaga pendidikan. Rahim bersama U Nisar Ahmed, mantan perwira IPS yang menjabat Irjen Polisi Karnataka.
Lahir pada tanggal 2 September 1952 di Bengaluru, Karnataka, dia adalah putra dari SA Rahim Siddiqui dan Razia Banu. Perjalanan akademis Rahim termasuk gelar B.Sc. dari St. Joseph's College, Bengaluru, dan LL.B. dari Fakultas Hukum Universitas, Bengaluru. Beliau memperoleh gelar Doktor Hukum ( LL.D ) dari Universitas Tumkur . [1]
Mendaftar sebagai advokat di Dewan Pengacara Karnataka pada bulan September 1976, Rahim berspesialisasi dalam hukum perdata dan pidana, berpraktik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Ia menjabat sebagai Amicus Curiae di Pengadilan Tinggi dan menawarkan penasihat hukum ke berbagai badan hukum, lembaga pendidikan, dan badan pemerintah seperti Dewan Wakf Negara Bagian Karnataka.[2]
Karier
Perjalanan peradilan Rahim dimulai pada tahun 1993 ketika ia menjabat sebagai Hakim Distrik langsung dari Bar . Ia menjabat sebagai Hakim Distrik di Distrik Pedesaan Mysuru, Shimoga, dan Bengaluru . Karirnya meliputi peran sebagai Hakim Distrik & Sidang Utama di Madikeri, Distrik Kodagu, dan Distrik Tumakuru, serta Ketua Hakim, Pengadilan Urusan Kecil, Bengaluru.[butuh rujukan]
Diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Karnataka pada 6 Januari 2006, Rahim memegang posisi ini hingga pensiun pada 1 September 2014. [1]
Rahim juga mengambil peran administratif. Khususnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Utama Pemerintah Karnataka, Departemen Hukum, Kehakiman & Hak Asasi Manusia dan Urusan Parlemen antara tahun 2003-2004. Selain itu, ia menjabat sebagai Sekretaris Utama Ketua Hakim Karnataka yang Terhormat.[3]
Rahim berkontribusi pada akademisi hukum, menjabat sebagai narasumber di Akademi Yudisial Karnataka dan Akademi Advokat, Bengaluru. Selain itu, ia menjabat sebagai Gubernur di Pusat Mediasi Bengaluru.
Pasca masa jabatannya di Pengadilan Tinggi Karnataka, Rahim menjabat sebagai Anggota Yudisial Pengadilan Hijau Nasional (NGT) pada bulan Februari 2016. Ia kemudian diangkat sebagai penjabat Ketua NGT.[butuh rujukan]
Anggota yudisial
Rahim mengambil peran penting dalam National Green Tribunal (NGT) ketika ia diangkat sebagai Anggota Yudisial pada 8 Februari 2016.[4]
Sekitar dua tahun kemudian, Rahim diangkat menjadi Pj Ketua NGT. Atas permohonan Asosiasi Pengacara NGT, majelis Mahkamah Agung yang terdiri dari Ketua HakimDipak Mishra, AM Khanwilkar, dan DY Chandrachud menunjuk Rahim sebagai Penjabat Ketua NGT.[5]
Pada tanggal 27 Maret 2018, Mahkamah Agung memerintahkan:
Hakim Jawad Rahim akan melaksanakan tugas Ketua Pengadilan Hijau Nasional untuk semua tujuan, termasuk ikut serta dalam proses seleksi untuk mengisi kekosongan anggota, sampai dilakukan pengangkatan secara berkala Ketua baru dan sesuai ketentuan Laporan yang Ditandatangani. Memesan.[6]
Penunjukan ini memberikan Hakim Rahim tanggung jawab untuk mengawasi operasi NGT dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang penting.
Selanjutnya, kontroversi muncul ketika anggota peradilan yang sedang menjabat, Raghuvendra Singh Rathore, menantang penunjukan Rahim sebagai Penjabat Ketua. Rathore berpendapat di Mahkamah Agung bahwa dia adalah anggota paling senior di pengadilan, berpendapat bahwa Rahim berada di urutan ketiga dalam daftar senioritas, dan menentang keputusan berdasarkan norma yang ditetapkan. Ia secara khusus menekankan potensi gangguan terhadap konvensi institusi jika anggota senior digantikan oleh hakim junior. Rathore juga meminta revisi atau penyesuaian keputusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menetapkan Rahim sebagai Penjabat Ketua Pengadilan Hijau Nasional (NGT).[7] Masalah tersebut sampai ke Mahkamah Agung, di mana L Nageswara Rao dan Mohan M Shantanagoudar mengarahkannya agar didaftarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut setelah liburan musim panas.[8] Namun, Mahkamah tidak terlalu ambil pusing karena menganggap hal ini hanya masalah pengaturan sementara, dan bukan masalah penentuan senioritas akhir di antara para hakim.[9] Sepanjang kontroversi tersebut, Rahim terus menjalankan tugasnya, berkontribusi pada pekerjaan NGT hingga Ketua baru diangkat.
Penilaian penting
Rahim, sebagai Anggota Yudisial dan kemudian sebagai Penjabat Ketua Pengadilan Hijau Nasional (NGT), terlibat dalam banyak keputusan penting.
Rolls-Royce
Pengadilan Hijau Nasional (NGT) yang dipimpin Rahim menolak permohonan pemilik mobil Rolls Royce untuk memperbarui registrasi model berbahan bakar bensin tahun 1996 miliknya, dan menjunjung larangan kendaraan berbahan bakar bensin yang berusia di atas 15 tahun di jalan-jalan Delhi . Keputusan NGT, yang dianggap final setelah Mahkamah Agung menolak banding, mencerminkan komitmen teguh pengadilan tersebut untuk membatasi polusi kendaraan di ibu kota . Meskipun Kementerian Industri Berat dan Perusahaan Umum mengupayakan perubahan terhadap perintah sebelumnya, majelis NGT, yang diketuai oleh Rahim, tetap mempertahankan larangan tersebut.[10]
kereta api India
Dalam keputusan tahun 2018, Rahim mengenakan denda ₹2 lakh pada Perkeretaapian karena kegagalannya memberikan laporan tentang insiden kebocoran gas Tughlakabad yang terjadi pada bulan Mei tahun yang sama. Menyatakan ketidakpuasan atas keterlambatan Kereta Api dalam memberikan informasi tentang kebocoran gas di dekat depo kontainer Tughlakabad, NGT, yang dipimpin oleh Rahim, menekankan pentingnya pengungkapan segera.[11]
Bandara Delhi
Dalam keputusan penting pada tahun 2017, Pengadilan Hijau Nasional, yang diketuai oleh Rahim, mengeluarkan arahan tegas untuk memerangi polusi suara di Bandara Internasional Indira Gandhi di New Delhi. Pengadilan tersebut mengamanatkan Kementerian Penerbangan Sipil untuk menegakkan penggunaan gaya dorong terbalik oleh pesawat terbang saat lepas landas dan mendarat, dengan menekankan penerapannya untuk mengurangi kecepatan dan kebisingan. Selain itu, NGT memerintahkan pembangunan penghalang suara dan pembuatan jalur hijau yang mengelilingi perimeter bandara. Keputusan tersebut juga menetapkan bahwa semua kendaraan di bandara harus beroperasi dengan bahan bakar CNG dan mematuhi standar emisi yang ditentukan.[12]
Penghargaan dan pengakuan
Universitas Tumkur menganugerahkan kepadanya gelar Doktor, 'Doctor of Laws' (LL.D), honoris causa, sebagai pengakuan atas pencapaian keilmuannya dan pengaruhnya yang besar terhadap penafsiran hukum, khususnya dalam penerapan doktrin " Contra Preferentem ".[butuh rujukan]
Rahim menerima penghargaan "Putra Agung Karnataka" selama Konferensi Intelektual Seluruh India. Kehormatan ini, yang diberikan oleh Gubernur Karnataka, HR Bhardwaj, pada tanggal 23 Desember 2011, mencerminkan rasa hormat dan kekaguman yang mendalam atas kontribusinya. [1]
^"DR. JUSTICE JAWAD RAHIM". National Green Tribunal, India. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-13.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
^"RECORD OF PROCEEDINGS"(PDF). Supreme Court of India. Diarsipkan dari versi asli(PDF) tanggal 2023-12-15.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
