Daftar Ketua Menteri Arunachal Pradesh

Ketya Menteri Arunachal Pradesh
Petahana Nabam Tuki sejak 1 November 2011
Ditunjuk oleh	Gubernur Arunachal Pradesh
Pejabat perdana	Prem Khandu Thungan
Dibentuk	13 Agustus 1975
Situs web	Situs web resmi

Ketua Menteri Arunachal Pradesh adalah ketua eksekutif negara bagian India Timur Laut Arunachal Pradesh. Sesuai dengan Konstitusi India, gubernur adalah seorang kepala de jure negara bagian, tetapi otoritas eksekutif de facto dipegang ketua menteri. Setelah pemilihan-pemilihan dari Mahkamah Legislatif Arunachal Pradesh, gubernur negara bagian tersebut biasanya mengundang partai (atau koalisi) dengan mayoritas kursi dari bentuk pemerintahan tersebut. Gubernur yang melantik ketua menteri, di mana dewan menteri menjadi penanggung jawab kolektif dari mahkamah tersebut. Memberikannya kepercayaan dari mahkamah tersebut, masa jabatan ketua menteri biasanya paling lama lima tahun; tidak ada batas-batas untuk jumlah masa jabatan yang ia dapat jabati.^[1]

Ketua Menteri Arunachal Pradesh

No	Nama	Foto	Masa jabatan		Partai[a]		Lama jabatan
1	Prem Khandu Thungan		13 Agustus 1975	18 September 1979	Partai Janata[b]		1507
2	Tomo Riba		18 September 1979	3 November 1979	Partai Rakyat Arunachal Pradesh		47
–	Lowong[c] (Pemerintahan presiden)		3 November 1979	18 Januari 1980	N/A		76
3	Gegong Apang		18 Januari 1980	19 Januari 1999	Kongres Nasional India		6940
					Kongres Arunachal
4	Mukut Mithi		19 Januari 1999	3 Agustus 2003	Kongres Arunachal (Mithi)		1658
					Kongres Nasional India
(3)	Gegong Apang [2]		3 Agustus 2003	9 April 2007	Front Demokratik Serikat		1346
					Partai Bharatiya Janata
					Kongres Nasional India
5	Dorjee Khandu		9 April 2007	30 April 2011	Kongres Nasional India		1483
6	Jarbom Gamlin		5 Mei 2011	31 Oktober 2011	Kongres Nasional India		180
7	Nabam Tuki		1 November 2011	26 Januari 2016	Kongres Nasional India		4524
–	Lowong[d] (President's rule)		27 Januari 2016	19 Februari 2016	N/A		23
8	Kalikho Pul		19 Februari 2016	sekarang	Partai Rakyat Arunachal		2953

Catatan

1. Kolom ini hanya berisi nama partai ketua menteri tersebut. Pemerintahan negara bagian yang ia kepalai bisa jadi merupakan sebuah koalisi kompleks dari beberapa partai dan independen; partai-partai tersebut tidak dimasukkan disini.
2. Terpilih pada pemilihan Mahkamah pertama yang diadakan pada 1978.
3. Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.^[2]
4. Pemerintahan presiden dilakukan ketika "pemerintahan di sebuah negara bagian tidak menjalankan fungsi sesuai dengan Konstitusi", yang sering terjadi karena tidak ada partai atau koalisi mayoritas dalam mahkamah tersebut. Ketika pemerintahan presiden terpaksa dilakukan dalam sebuah negara bagian, dewan menterinya akan dibubarkan. Jabatan ketua menteri menjadi lowong, dan administrasinya diambil alih oleh gubernur, yang difungsikan menjadi setengah pemerintahan pusat. Pada waktu itu, mahkamah legislatif juga dibubarkan.^[2]

Referensi

1. Durga Das Basu. Introduction to the Constitution of India. 1960. 20th Edition, 2011 Reprint. pp. 241, 245. LexisNexis Butterworths Wadhwa Nagpur. ISBN 978-81-8038-559-9. Catatan: meskipun teks tersebut berbicara tentang pemerintahan negara bagian India pada umumnya, teks ini ditambahkan untuk kasus spesifik dari Arunachal Pradesh.
2. Amberish K. Diwanji. "A dummy's guide to President's rule". Rediff.com. 15 Maret 2005.

Pranala luar

• Indian states since 1947